Ticker

6/recent/ticker-posts

PWI SBT Gelar Dialog Publik, Sofyan Kelian; Semoga Ada Dampak Positif Untuk Petani Lokal

 

PWI Gelar Dialog Publik Peringati HPN ke-75 di Aula KPUD SBT Rabu, 10/02/2021.

POLITIKNEWS, BULA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) gelar Dialog Publik dalam rangka peringati Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-75 dengan tema “Bangkit dari pendemi, Pers sebagai Akselerator perubahan dan pemulihan Ekonomi” bertempat di Aula Kantor KPUD SBT.  Bula, Rabu, (10/02/21).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu  Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan ,dan Dinas Pertanian. Serta sejumlah Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Pemerintah Negeri, Insan pers dan Organisasi kepemudaan sebagai peserta kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pertanian Sofyan Kelian, S.Kom, M.Si saat memberikan materi menyinggung soal beras Gumumae sebagai produksi lokal SBT, ia akan berusaha mendorong petani lokal agar bisa memasarkan hasil produksi kepasaran lokal.

"kami sangat mendorong lonceng Beras Gumume (lisensi produk beras lokal SBT-red) dan saya akan memperjuangkan beras Gumumae hasil petani lokal ini akan maju dan bisa dijual belikan diseluruh pedagang di kota kabupaten Seram Bagian Timur, dan insyaallah kedepannya akan di import keluar kota" ujar Sofyan.

Dirinya juga berharap kegiatan yang digelar PWI SBT ini dapat membawa dampak positif, terutama kepada petani, sehingga kondisi ekonomi dapat berjalan stabil.

"Semoga dengan kegiatan Dialog Publik ini Bisa membawa dampak positif kepada Petani-petani lokal kita dan jika ini berjalan maksimal maka sedikit bisa menstabilkan kelancaran ekonomi daerah" tegas Sofyan.

Secara serempak program yang ditawarkan Dispar SBT mendapat dukungan dari seluruh peserta kegiatan, terutama Camat Bula Barat yang menjadi basis produksi beras Gumumae, Kepala Desa Waisamet  dan OKP/OKPI. 

Mereka berhara agar Pemerintah Daerah mampu mendorong beras Gumumae sebagai lokal wisdom dan Minyak Goreng Minilen serta hasil lokal lainnya dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA). (MRR)